MAKASSAR – Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatanl (LPPSS), Rabu (3/3/2021), menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel.
Pengunjuk rasa berjumlah 30 orang dipimpin Rustam selaku korlap, menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar Tahun Anggaran 2020.
Spanduk yang mereka bawa tertulis, usut tuntas kasus proyek mangkrak di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Tangkap dan penjarakan kroni-kroni Gubernur (NA).
Mereka berorasi secara bergantian dengan menggunakan mobil komando sebagai pangggung orasi dengan nopol DK 44 MA. Jalannya aksi dikawal ketat personel Polsek Pannakukang.
Inti pernyataan sikap mereka, mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terkait dalam kasus tersebut dan segera diusut tuntas oleh para penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Sulsel dan KPK sebagai garda terdepan dalam penuntasan kasus tindak pidana korupsi.
Unjuk rasa berlangsung sekitar pukul 12.05 Wita di depan Kantor Gubernur. Pengunjuk rasa membakar ban bekas. Bahkan, membakar pamflet foto Gubernur Sulsel.
Setelah itu mereka bergerak menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel. Para pengunjuk rasa diterima aspirasinya oleh Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil.
Pihak Kejati Sulsel sangat mengapresiasi pengunjuk rasa karena sudah menghargai waktu masuk salat tidak melaksanakan aksi.
“Pernyataan sikap dari rekan rekan massa aksi kami terima dan akan kami tindak lanjuti untuk segera kami laporkan kepimpinan kami,” kata Idil.
Terkait dengan masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi di beberapa daerah, Idil minta kepada massa aksi untuk mengumpulkan dokumen dan laporan bukti-buktinya.
“Apabila sudah ada dokumen atau laporan terkait masalah tindak korupsi ini kami tunggu. Kalau bisa masukkan ke PTSP agar bisa kami tindak lanjuti,” tandasnya. (*)
