LUWU TIMUR – Dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, TP PKK Desa, menyelanggarakan Kegiatan Penyuluhan di Gedung Sanggar Tani Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, kabupaten Luwu timur, selasa (27/7/2021).
menghadirkan narasumber Kepala Bidang (KABID) perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten luwu timur, (Hajja.Julaeha), dan diikuti oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa. yakni, Sekcam Kalaena (Andi. Irvan). kepala desa sumber makmur (Turatno). turut serta dalam kegiatan tersebut, kader kesehatan, Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, pendamping desa. Babinsa, dan Babinkantibmas,
“Materi yang diberikan adalah masalah pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta cara penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak”.
“Tujuan dari kegiatan ini terlindungnya anak dari tindak kekerasan, serta hasil yang diharapkan meningkatnya upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak “.
Kekerasan adalah tindakan kejahatan yang harus diberantaskan. Kejahatan ini memang seperti sudah menjadi budaya akhir-akhir ini. Kita semua sadar bahwa masalah kekerasan pada anak masih kurang tertangani, karena anak masih menjadi objek milik orangtua, dimana hak-hak anak terlupakan, seperti hak agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh orangtuanya, keluarga, masyarakat dan pemerintah maupun negara. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Menurut hajja. julaeha, hal tersebut telah menjadi keprihatinan dirinya, apalagi tak sedikit kasus yang justru terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. “ Hal seperti ini harus mendapat perhatian khusus oleh seluruh lapisan masyarakat, ini tentu mengusik kepedulian kita sehingga kasus-kasus kekerasan ini kedepan bisa dikurangi secara perlahan,” ujarnya.
Ditambahkan hajja, julaeha, bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sebagai upaya guna penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Tetapi upaya tersebut tidak akan efektif jika tidak didukung dari berbagai pihak, baik dari unsur pemangku kebijakan, aparat penegak hukum dan masyarakat.
“Kegiatan penyuluhan hari ini sangat tepat, karena meski ada aturannya tapi jika tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat maka aturan tersebut akan mati atau tidak bermanfaat,”
