Luwu timur, Sulsel. target Indo – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Asuli, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) Sulawsi Sealatan (Sulsel) resmi melaporkan oknum Pemerintah Desa Asuli ke Mapolres Luwu Timur, Kamis (7/4/2022).
Dalam laporannya, BPD menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran keuangan desa tahun 2021.
“Kami sudah melakukan pelaporan ke polres. Awalnya laporan ini akan kami sampaikan langsung ke kasatreskrim namun beliau tidak ada di tempat, akhirnya kami titip surat laporan di SPKT,” ungkap Ketua BPD Trisister usai memasukkan laporan.
Adapun surat laporan nomor: 005/BPD/2022, perihal laporan dugaan penyelewengan dana desa tahun 2021, per tanggal 7 April 2022.
“BPD menduga oknum aparat pemerintah desa Asuli telah melakukan tindak pidana pembuatan toko fiktif dan markup anggaran, di mana oknum tersebut membuat stempel yang diduga dipergunakan untuk belanja desa sesuai harga keinginan mereka meskipun banyak barang yang dibelanjakan dengan harga yang tidak wajar,” ujarnya.
BPD berharap agar pihak kepolisian Luwu Timur dapat menyelidiki hingga tuntas.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Depwas ADD/DD DPP BAIN HAM RI, Iskaruddin mengatakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh BPD Asuli adalah sejarah di Luwu Timur, bahkan mungkin se Sulsel.
“Dengan keberanian BPD sampai hal ini dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ini patut kami apresiasi. Kami selaku aktivis sosial kontrol keuangan desa berkeyakinan jika BPD sudah melaksanakan tupoksinya dalam pencegahan tindak pidana korupsi di desa,” jelasnya.
Sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suratnya menyampaikan bahwa setelah dilakukan rapat bersama Pemdes setempat, BPD menilai realisasi anggaran tahun 2021 tidak memuaskan.
”Tidak memuaskan, selalu berubah ubah. Dan kami temukan bebebapa poin kejanggalan yang terindikasi penyalahgunaan anggaran dana desa [DD] tahun 2021,” tulis BPD dalam surat tersebut Rabu (30/3/2022).
Dalam surat itu juga BPD menyampaikan sejumlah indikasi penyelewengan keuangan desa tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh oknum Pemdes setempat, diantaranya:
Honor TPKD yang tidak dibayarkan kepada yang berhak menerima, namun di realisasi sudah dibayar, setelah dikonfirmasi ke penerima ternyata tidak terima. Kemudian Kaur dan Kasi tidak dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu sound system dengan harga Rp12 juta sudah direalisasi namun tidak dibayarkan dan bukti terungkap saat rapat realisasi,” sambung tulis BPD.
Selain itu, sound system yang sama, malah dianggarkan lagi di APBDes tahun 2022. Meja dan kursi untuk PAUD Palumba belum ada barang tapi laporan sudah di realisasi. Selanjutnya, ada dugaan belanja barang dan jasa dilakukan oknum tertentu saja.
“Ada barang yang dibeli dari luar tapi alamat yang dipakai tokoh Aisyah, ini atas pengaakuan Sekdes saat rapat realisasi anggaran. Kemudian dana Covid-19 menurut Pemdes dipakai untuk Pilkades, sementara Pilkades lalu punya anggaran sendiri sebesar Rp24 juta, dan honor tim penyusun RKP tidak dibayarkan,” tambahnya.
Membatalkan beberapa pengerjaan fisik yang sudah dituangkan di APBDes perubahan dengan berita acara sepihak. Lalu realisasi balon lampu 170 buah, namun setelah dihitung oleh BPD barangnya hanya 100 buah.
“Untuk balon lampu terealisasi 170 buah namun yang ada hanya 100 buah, saat ditanya pihak Pemdes, ia mengatakan balonnya katanya ada di ruangan Sekdes. Lalu BPD masuk kedalam ruangan untuk menghitung, faktanya hanya 100 buah. Anehnya pihak Pemdes kembali ditanya soal kekuarangan lampu namun jawabannya berbeda lagi dan katanya yang 70 buah sudah dibagikan, kami pun meminta data penerimanya tapi tidak bisa menunjukkan,” sambung kata surat tersebut.
Terakhir dalam surat itu dinyakatan bahwa SILPA tahun 2021 tidak diketahui dimana peruntukannya. Dan honor SDGS juga belum dibayarkan, kemudian nama tokoh yang dipakai fiktif, yang ada hanya stempel tokoh Aisyah.
Jadi SILPA-nya tahun 2021 sebesar Rp58 juta lebih, namun menurut Pemdes sudah dicabut dan ditandatangani kepala desa. Tapi uangnya di pakai saat penyambutan kedatangan Bupati,” pungkasnya.
Jadi BPD berkesimpulan bahwa didalam realisasi anggaran ini telah terjadi markup namun pihak BPD tidak bisa menghitung jumlah keseluruhan.
“BPD hanya bertugas pengawasan saja. Dan indikasi penyelewengan ini menguntungkan oknum tertentu saja. Namun BPD berkeyakinan ada pelanggaran lain yang tidak bisa kami ungkap karena keterbatasan wewenang,” tulis dalam surat tersebut yang ditandatangani para anggota BPD Asuli, yaitu Trister, Samuel, Ilham, Datius, Haeruddin, Nanna, Arman, dan Hadi.
BPD Asuli berharap agar dinas terkait khususnya Inspektorat mendalami dugaan kasus penyelewengan tersebut dan melanjutkan prosesnya ke aparat penegak hukum bilamana pelaporan BPD terbukti. (FSL).
