Banggai,TARGETINDO,com– BPOM dan Satuan Narkoba Polres Banggai, Sulawesi Tengah, tangkap wanita pengedar pil koplo.
“Penangkapan itu dilakukan tim gabungan Sabtu malam, 14 Maret 2021,” ungkap Kasat Narkoba Polres Banggai Iptu Makmur, di Banggai, Senin 14 Maret 2021.
Ia mengatakan, wanita pengedar pil koplo berinisial NR alias F (25) asal Kecamatan Kintom, Banggai.
Wanita pengedar pil koplo, NR tidak berkutik saat dibekuk petugas di Kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Banggai, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 19.30 Wita.
“Anggota bersama penyidik BPOM mendapat laporan, ada sebuah paket kiriman yang berisi pil koplo jenis THD yang dikirim melalui J&T,” sebutnya.
Menerima laporan itu, sekitar pukul 11.30 Wita, pihaknya bersama penyidik BPOM melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Kemudian, menangkap seorang wanita berinisial CN yang datang menjemput paket.
Ia menyebut, CN mengakui dirinya hanya disuruh pelaku wanita pengedar pil koplo, NR untuk menjemput paket itu.
“Atas pengakuan perempuan CN, dilakukan pengembangan. Sekitar pukul 19.30 Wita, pelaku datang mengambil paket dan langsung dibekuk tanpa perlawanan,” terangnya.
Ia menjelaskan, saat diperiksa paket itu berisikan barang bukti Pil THD dengan jumlah 6000 butir.
Pelaku wanita pengedar pil koplo, NR bersama barang bukti serta rekannya kemudian digelandang ke Mapolres Banggai. Guna pemeriksaan, pengembangan dan proses hukum lebih lanjut.
Berikut penjelasan Undang-Undang terkait penyalahgunaan Narkoba.
Pasal 114 UU Narkotika
Untuk Narkotika Golongan I, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun. Dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.
Pasal 119 UU Narkotika
Untuk Narkotika Golongan II, pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. Dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.
Pasal 124 UU Narkotika
Untuk Narkotika Golongan III, pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Dan pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
