Jaksa Penuntut Umum akan menunggu pembelaan terdakwa, setelah itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan.
MAKASSAR, TARGETINDO.com – Kasus dugaan korupsi anak perusahaan PT Pelindo akhirnya memasuki babak baru. Terdakwa Kusmahadi yang merupakan Direktur non aktif PT Nusantara Terminal Services dituntut 12 tahun penjara.
Kusmahadi bersama rekannya Muhammad Riandi dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Makassar.
Tuntutan berat tersebut dijatuhkan usai Jaksa menganggap perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir Kusmahadi Setya Jaya selama 12 Tahun penjara, dikurangi masa tahanan selama ini,” ujar Kamaria, JPU perkara ini di Pengadilan Tipikor, Kamis (8/4/2021).
Tidak hanya itu, terdakwa kata Kamaria juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayarnya, atau tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Diketahui, Kusmahadi sebelumnya didakwa lantaran melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum di lima proyek pada Juni 2016 hingga September 2018 sehingga negara diduga mengalami kerugian kurang lebih Rp 16,823 miliar.
Dimana lima item atau kegiatan proyek yang prosesnya disalahgunakan tersangka tersebut, masing-masing dalam proyek penyediaan pengangkutan material Sirtu (Pasir dan Batu) dan material proyek lainnya dengan PT Alam Jaya Transparan, pengelolaan dan pengiriman pasir sungai dan pasir batu proyek reklamasi dan pembangunan dermaga Makassar New Port dengan CV Risma Buana.
Lalu, proyek pengadaan batu untuk pembangunan proyek pelabuhan Tarakan dengan CV Batu Pogimba Nusa Persada, proyek kerjasama bongkar muat material PLTB Jeneponto dengan PT Ale Heavy Industries dan proyek kegiatan angkutan lanjutan Delivery Service PT NTS wilayah Tanjung Redeb.
“Modusnya, tersangka menerima beberapa manfaat untuk diri sendiri. Salah satunya di kasus dengan PT Alam Jaya Transport (AJT) yakni setiap transaksi, tersangka menerima Rp 5 juta dan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan ada 44 kali transaksi,” ungkapnya.
“Sehingga kami berpendapat, ada pelanggaran yang sifatnya melawan hukum oleh tersangka membuat uang PT NTS anak perusahaan PT Pelindo IV itu keluar dan tidak bisa dikembalikan. Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor No 31 tahun 1999,” ujar Ketua Tim perkara ini, Nana Riana, 4 November 2020 lalu.
Diketahui ke depan, Jaksa Penuntut Umum akan menunggu pembelaan terdakwa, setelah itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan.
