Sulsel,targetindo.com – Lima orang perangkat Desa Tarabbi Kecamatan Malili resmi meringkuk di Sel Tahanan Polres Luwu Timur . Mereka diproses penyidik Polres Luwu Timur diduga melakukan tindak Korupsi Dana APBDS Desa Tarabbi Tahun 2020 sekitar 250 juta lebih . Demikian Disampaikan Wakapolres Luwu Timur . Kompol Muh.Rifai lewat konfrensi Pers. Senin (04/10/2021).
Menurut Kompol Muh.Rifai , kelima aparat desa ini dalam proses penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka . Penyidik juga sudah melakukan penahanan sejak 30 September 2021 lalu .
Lima orang aparat desa tersebut berinisial , SP jabatan Kepala Desa Tarabi , RS Kaur Keuangan Desa Tarabbi 2019 , IGS Kaur Perencanaan / Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tarabbi , AP Sekdes Desa Tarabbi dan MTR Staf Keuangan Desa Tarabbi .
” Diantara Lima Orang tersebut , hanya Kepala Desanya belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran yang bersangkutan sakit dan Penyidik akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan ke dokter . ” Ujar Rifai .
Modus perbuatan tersangka dengan cara mengambil uang secara tunai dari Kaur keuangan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi .
Tersangka RS disebutkan, tidak menyalurkan bantuan dana BLT kepada 95 KK , Honor Kader Posyandu , Guru Mengaji , Guru Sekolah Minggu , menggunakan uang pajak yang seharusnya distor ke Kasda .
Tersangka IGS , tidak menyelesaikan semua pembangunan kegiatan fisik 100 persen , namun anggarannya sudah dicairkan 100 persen . Yang bersangkutan juga menggunakan dana APBDS TA 2020 secara pribadi sebesar Rp.90.500 .000 .
Selanjutnya Tersangka AP , tidak melakukan perivikasi terkait kebenaran materil penggunaan anggaran , mengambil uang APBDS sebesar Rp 60.000.000 tahun 2016 . dan pada tahun 2018 sebesar Rp.31.000 000 sehingga terjadi ketekoran kas, untuk menutupi pengambilan tersebut , Tahun 2020 mengambil dana lagi sebesar Rp.32 . 250 000 .
Terangka MTR , mengambil uang APBDS tahun 2020 sebesar Rp.41 000 000 untuk digunakan biaya pernikahan .
Pasal yang dikenakan buat para tersangka , yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 8 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU no 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman yaitu :
Pasal 2 paling singkat 4 tahun penjara , paling lama 20 tahun penjara denda paling sedikit Rp.200 juta paling banyak 1 Miliar.
