Takalar,sulsel.targetindo.com — Ribuan massa yang mengatasnamakan dari aliansi masyarakat Takalar kepung Dinsos Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Takalar. Mereka menolak hasil ujian tertulis yang baru-baru ini digelar.
aksi unjuk rasa itu, yang diketahui salah satu pemicunya disebabkan panitia Pilkades Serentak di Kabupaten Takalar tidak ada transparansi, dalam penentuan nilai ujian tertulis.
Bahkan para pengunjuk rasa semakin emosi dan langsung melakukan penutupan kantor pada dinas PMD Takalar. Aksi Demonstrasi ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap panitia Pilkades Serentak.
Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Takalar, Kasim mengaku kecewa terhadap apa yang telah diperbuat oleh IPDN Makassar dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) serentak Kabupaten Takalar.
“P2KD ini telah melabrak Perintah Peraturan Bupati (Perbup) Takalar No. 19 tahun 2021 di pasal 39, 40, 41 tentang seleksi pemberkasan dan pelaksaan ujian para Cakades,” pungkasnya.
Ditegaskan Kasim, pihaknya meminta kepada Panitia P2KD Takalar untuk segera menghentikan tahapan pelaksanaan di 13 desa yang dianggap telah terjadi kecurangan pada saat proses seleksi yang dilakukan di P2KD tingkat Desa.
“Kami menduga P2KD telah membocorkan soal pada Cakades yang tertentu, sebab, tempat soal sudah terbuka segelnya,“ ujarnya.
“Kalau kita melihat Cakades yang digugurkan mayoritas orang berlatar belakang pendidikan Strata 1 (S1) dan telah pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebelumnya.” jelasnya.
Kami atas nama Aliansi Masyarakat Tolak Pilkades (AMTP) menuntut, agar Bupati Takalar mencopot Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Takalar. Terkait hilangnya Independensi Integritas, Kredibilitas, Akuntabilitas IPDN Sebagai Mitra atau Tim.
“Bukan hanya itu, kami mendesak kepada P2KD segera membuka kepada publik seluruh hasil tes bakal calon Kepala Desa di 13 desa tersebut, tutupnya.
Diketahui saat berkunjung ke kantor PMD Kabupaten Takalar, tak satu pun panitia P2KD Takalar tidak ada di lokasi baik ketua maupun sekretaris tidak ada di dikantornya.
Dengan rasa kekecewaan ribuan masyarakat kesal dan menyegel kantor Dinas Sosial PMD. Setelah itu pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di Kantor DPRD Takalar.
