LUWU, Sulsel target indo — Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu, telah siap melaksanakan tes evaluasi kompetensi non ASN.yang dijadwalkan agenda pelaksanaannya selama 6 hari yakni mulai tanggal 26 Nopember 2021.
Raehana Rahman, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Luwu, mengatakan pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN ini bukannya bertujuan untuk pengurangan 30 persen tenaga ASN seperti isu yang beredar selama ini.
“In Syaa Allah, tes evaluasi kompetensi non ASN sudah kita jadwalkan pada tanggal 26 Nopember mendatang, pelaksanaannya selama 6 hari. Jadi, kami tegaskan ini tujuannya bukan untuk pengurangan tenaga non ASN atau honorer seperti isu yang beredar selama ini,” ujarnya.
“Isu itu terkait yang beredar itu adalah hoax, BKD atau BKPSDM tidak ada kewenangan melakukan pengurangan dan pemberhentian tenaga non ASN di OPD maupun di unit kerja lain ,”lanjut Rani.
Guna memantapkan kegiatan ini, BKPSDM telah menyelesaikan rapat koordinasi pemutakhiran data dan persiapan tes evaluasi kompetensi non ASN, di Aula Bappeda,baru-baru ini.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini seluruh Kasubag Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu serta kasi kepegawaian di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas..
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Luwu, mengajak seluruh peserta yang hadir untuk ikut berperan aktif menangkal isu miring dan hoax sekaitan tentang tujuan pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN.
“Tujuan untuk menilai kompetensi, meningkatkan kinerja, dan atau sebagai bahan pimpinan masing- masing OPD untuk rotasi dan sebagainya. evaluasi bukan untuk memangkas tenaga honorer atau mengangkatt sebagai CalonASN. Bukan pula untuk pendataan Kategori 3. Hal ini dilaksanakan BKPSDM sebagai OPD yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian untuk menertibkan Non ASN,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini pula disampaikan BKPSDM, beberapa persoalan di kalangan non ASN juga perlu di dengar. Seperti adanya non ASN atau tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja namun masih dipertahankan.
“Bahkan ada yang masih mendapat gaji. Tentu hal ini tidak benar, bagi mereka honorer yang aktif bekerja dan masuk kantor tiap hari. Ada pula bekerja aktif namun tidak terdaftar penerima upah kerja dari APBD karena gaji dibagi 1/3,” ujarnya.
Permasalahan lain kata Rani, jika ada non ASN yang lulus CPNS jalur PPPK, langsung dimasukkan lagi penggantinya. “Bagaimana tidak bertambah terus sementara tenaga honorer, sementara PP 49 tahun 2018 melarang mengangkat pegawai non ASN atau honorer dan ini seolah-olah dibiarkan oleh Kepala OPD,” ungkapnya
Sehingga bukan tidak mungkin kata Ahkam, saat pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN nanti, hasilnya ada yang tersisih.
“Tentu yang tersisih ini yang tidak hadir atau ikut tes. Mereka ini adalah honorer yang hanya dititip namanya namun orang nya bekerja di tempat lain. Jika dia honorer aktif pasti ikut tes,” kuncinya.(Basruddin)
