LUWU UTARA, SULSEL
Dengan dalih untuk kegiatan normalisasi di desanya, Kades Banyu Urip di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara disinyalir lakukan praktek KKN dengan menyalahgunakan alat berat Dinas PUPR setempat.
Bermula saat salah Satu Kadus dari Desa Banyu Urip mendatangi Dinas PUPR dengan maksud meminjam Alat Berat jenis Ekscavator guna kegiatan normalisasi irigasi di desanya. Namun belakangan diketahui kalau alat berat tersebut ternyata digunakan di salah satu Proyek Jalan Tani yang dianggarkan dari Dana Desa.
Mengetahui hal tersebut, Sry Rahayu selaku Kepala Bidang Alat Berat Dinas PUPR sontak geram lantaran merasa dibohongi oleh Kades Banyu Urip (Rahman) usai mengetahui kalau Eksavator tersebut bukan digunakan sesuai pernyataan kades.
Saat dikonfirmasi awak media, Sry Rahayu membeberkan kalau awalnya Kadus dari Desa Banyu Urip datang dengan maksud meminjam alat berat milik Dinas PUPR guna dilakukan normalisasi disalah satu irigasi di desanya.
“Tahun lalu tepatnya September 2023 kepala Dusunnya datang menghadap Kepala Dinas minta alat excavator dengan alasan mau membersihkan irigasi sehingga kami dari dinas PUPR menyetujui selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak “beber Sry, Rabu (31/1/24).
“Namun beberapa hari berjalan saya baru tahu dari penyampaian pengawas alat (Hendra) kalau kepala Dusun mengarahkan alat tersebut ke proyek dana desa miliknya di Dusun Mariri untuk kerja jalan tani sepanjang 700 meter, sementara kades tidak lakukan kordinasi ulang ke kami kalau ada pekerjaan tambahan biar kami buatkan kontrak kerja karena alat pemda itu bisa juga disewakan dan dana sewanya kami masukan kas daerah” lanjut Sry.
Belakangan diketahui kalau Proyek pekerjaan jalan tani tersebut ternyata menggunakan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 118.000.000.00 (seratus delapan belas juta rupiah).
“Setalah saya tanya pak desa untuk biaya alat malah dia berkata ini HOK (Harian Ongkos Kerja) dan dia juga janji mau datang namun hingga saat ini Kades Banyu Urip tidak kunjung datang” beber Sry.
Tak hanya Kabid PUPR, Hendra selaku pengawas lapangan juga bercerita” saya juga baru tahu saat itu saya ditelepon operator saya kalau alat tersebut digunakan untuk proyek dana desa, dimana jam kerja yang dihabiskan 40 jam namun hingga saat ini sewa Alat Berat belum juga diberikan oleh kades Banyuurip” beber Hendra.
Terpisah, Kades Banyuurip, (Rahman) saat dikonfirmasi berdalih, “Tidak begitu alat tersebut tidak kerja, cuma dia benahi sedikit karena untuk perlintasan jalan alat tersebut, namanya juga mau lewat ya harus dia benahi” ucap Rahman.
Namun sesaat usai Kades memberikan keterangan melalui telpon, Nomor WhatsApp awak media pun lalu diblokir.
Selain itu, Emil, selaku Pendamping Desa di Kecamatan Bone-bone juga bercerita, “saya sudah sampaikan lalu pak kades kalau mau pake alat berat untuk dana desa harus koordinasi dulu dengan pihak inspektorat karena dana desa ada HOK yang harus di keluarkan” kata Emil.
“Saya sudah sampaikan, namun kata kades Banyuurip bilang sudah koordinasi dengan inspektorat, jadi kalau pun ada masalah nantinya saya tidak mau tahu karena saya sudah sampaikan” kuncinya.
