Takalar, TARGET INDO.com – Kelompok penerima manfaat (KPM) dari bantuan pangan non tunai (BPNT) seperti diberitakan media ini sebelumnya, diakui memang tidak ada KPM yang keberatan melainkan baru-baru ini mencuat informasi bahwa KPM merasa puas
Tetapi perlu diingat bahwa KPM bukan berarti tidak memhami nilai sembako tukaran BPMT yang diterima setiap bulannya, tidak sesuai besaran yang ditentukan kementerian sosial.
Mereka juga tau kata sumber tetapi tetap juga ia terima karena labih baik ada dari pada tidak ada.
Namun sebagai warga yang baik dan tinggal dinegara hukum terlebih orang yang mengaku dirinya wartawan hendaknya rasional melihat fakta dan kenyataan ini, karena kalau wartawan pada hakekatnya kata sumber wajib membela yang benar jika mereka disalahkan, sedangkan yang salah kata sumber, wartawan perlu mendorong untuk perbaikan bukan justeru membela
Misalnya melihat sembako tukaran BPNT dibagi pengecer tidak sesuai dengan ketentuanh kementerian sosial kata sumber, tugas watawan adalah wajib memberikan saran atau kritik bahkan koreksi dengan tujuan untuk melengkapi sembako tersebut hingga nilainya sampai Rp200rb dibagi kepada KPM
Demikian juga penegak hukum, polisi atau jaksa hendaknya bisa melihat dan mau memahami bahwa anggaran yang ditetapkan kementerian sosial besarnya Rp200rb per KPM, sementara yang tampak dalam gambar pembagian sembako dengan foto bersama seorang yang mengaku wartawan, seragam cokelat dan loreng kalau dihitung nilainya tidak lebih dari Rp160rb dan bukan baru kali itu kata sumber tetapi sejak awal BPNT bergulir bahkan sebelumnya lebih kecil lagi karena baru pertama ada tambahan tempe
Awalnya hingga februari 2021 hanya 10 kg beras, telor satu rak, buah apel 5 biji, kentang 5 biji, labu siam 5 biji kemudian ditambah tempe
Sumber Topikterkini.id mengakui sesuatu yang patut disyukuri KPM dari pada tidak ada lebih baik ada tetapi tujuan pemerintah menurunkan bantuan adalah agar Rp200rb ditukar dengan sembako secukupnya kemudian diberikan semuanya kepada KPM sebagai upaya memenuhi nutrisi/gizi untuk kesehatan masyatakat tetap terjaga, tetapi kenyataannya hanya tidak lebih dari Rp160rb atau Rp40rb tak diketahui rimbanya
Rp40rb untuk 1 KPM terbilang kecil kata sumber tetapi pembaca Topikterkini.id perlu tau bahwa jumlah KPM di takalar tahun 2020 mencapai 15.620 dikali Rp40rb, hasilnya mencapai angka kurang lebih Rp624.800.000,- per bulan dikali satu tahun 12 bulan sama dengan Rp7.497.600.000,- jumlah tersebut diprediksi amblas diluar sasaran
Kenyataan dan fakta ini kata sumber, bukan tidak diketaui kordinator daerah, Zainuddin dan pihak dinas sosial setempat tetapi mereka sepakat memilih diam terkesan memberikan toleransi
Seperti saat Zainuddin dikonfirmasi beberapa hari melalui via whatsAppnya, sampai 18/03-2021 berita ini kembali dipublis, belum juga menjawab
Demikian juga via ponselnya berulang-ulang kali namun tetap juga menolak menjawab walau setiap kali dihubungi berdering lama
Sehingga untuk upaya menyelamatkan akan kemungkinan kerugian keuangan negara, kepada kapolres dan kepala kejaksaan negeri takalar dimohon semoga berkenan memberikan perhatian seperlunya, pinta sumber.
