LUTIM – Kamis, 9 Februari 2023, genap delapan hari, belasan Aparatur desa tawakua, Kecamatan angkona kabupaten Luwu timur, masih tetap melakukan aksi mogok kerja dalam melayani masyarakat.
Aksi mogok kerja, masih terus dilakukan oleh belasan aparat desa tawakua, Aksi tersebut adalah bentuk solidaritas dan kebersamaan dimana mereka adalah satu tim yang bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan di desa mereka tidak ingin kebersamaan yang telah di bangun bertahun-tahun bersama-sama untuk desa pada posisinya masing-masing dapat berubah dengan adanya kebijakan tersebut, serta buntut tuntutannya, terhadap kepala desa, usai melakukan Peralihan jabatan terhadap 4 aparat desa tawakua.
Maski sudah di jelaskan oleh Kepala Dinas PMD, Halsen SE.MM, tentang peraturan desa, (Perdes), yang di gelar pada hari senin, 6 Februari 2023. Halsen, SE.MM, juga menyampaikan, agar tetap melakukan kerja sama yang baik, kepada aparat yang melakukan aksi mogok kerja tersebut, “jangan karena dengan adanya roling seperti ini, merasa tidak mampu untuk bekerja ditempat yang baru, marilah kita belajar, semua kita tidak tahu tetapi karena kita belajar akhirnya kita juga bisa.
“Namun hingga hari ini, sejumlah aparat desa tersebut, masih terus melakukan aktifitas mogok kerja, dalam melayani masyarakat”. dan belum memastikan, sampai kapan berakhir, aksi tersebut.
Hal itu di ungkapkan langsung oleh Ramiadi Nur, yang di ketahui sebelumnya selaku sekertaris desa tawakua, bahwa dirinya bersama 10 aparat desa lainnya, masih tetap melakukan aksi mogok kerja, ringkas tulisnya di via chat WhatsApp, saat di konfirmasi oleh media sulsel.targetindo.com.
” Iye kanda, sampai hari ini kami masih mogok kerja”.
” Mogok kerja, sejak tanggal 2 Februari.
Kami belum tahu smpai kapan, karna apa yang kami lakukan ini semata mata bukan karena kepntigan kami pribadi, tapi untuk kepentingan desa dan masyarakat melalui tugas-tugas kami, jadi kalau tidak ada yang membantu kami untuk mmprtimbangkan hal itu, ya mungkin saja kami sudah tidak di harapkan lagi untuk bisa mengabdikan diri kami lagi kepada masyarakat dan desa”,
Tidak hanya itu, sebelumnya, menurut Ramiadi Nur, bahwa kinerja akan menurun, Hal itu di karenakan Kepala Desa memposisikan aparat di posisi yang mereka tidak siap dengan berbagai alasan dan pertimbangan masing-masing oleh kepala desa.
“menurut kami itu tidak tepat, kami bukan menantang pengalihan jabatan, karna itu sudah di atur oleh Perda, kami pasti menerima jika alur mutasi tersebut tepat sesuai kapasitas kami di posisi itu, kemudian jika orangnya tidak siap, serta kemampuan tidak sesuai dengan bidangnya mereka hal tersebut tentunya akan berdampak untuk kinerja kami kedepan, katanya, saat di konfirmasi melalui via telepon Whatsapp, senin 6 Februari.
Lanjut kata Ramiadi Nur, “Jadi posisi-posisi itu nantinya jika di duduki orang yang tidak siap, bagaimana dengan pekerjaan kami, kinerja kami pasti akan menurun, dan kalau ini benar benar terjadi, bisa saja kmudian kami di anggap tidak mampu, namun hal itu kmngkinan terjadi, karena memang kebijakan pak desa yang memposisikan kami di posisi yang tidak siap sesuai dengan kapasitas kami masing-masing”. Bebernya.
Penulis : Redaksi
